Ali Ridha Akab

Menu Utama

Home

LKPJ BINTAN

AMJ BINTAN

SIPD BINTAN

RPJMD BINTAN

RPJPD BINTAN

RKPD BINTAN

SOTK BINTAN

KLASIFIKASI DESA/ KEL

KLASIFIKASI URUSAN

RPBD BINTAN

MONEV BINTAN

BMD

KINERJA

EVALUASI RPJMD

EVALUASI RPJPD

MITRA BAPPERIDA

BINTAN DALAM ANGKA

EVALUASI RKPD

2026-10-26 18:03:13 Bapperida Bintan Kebut Pengumpulan Data Indeks Pembangunan Indonesia Barat, OPD Diminta Bergerak Cepat

New Page 1

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bintan meminta organisasi perangkat daerah (OPD) segera melengkapi data untuk mendukung penyusunan Indeks Pembangunan Indonesia Barat (IPIB).

Permintaan tersebut merupakan tindak lanjut surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Nomor T-25510/Dt.02.04/ME.02.01/10/2026 tertanggal 20 Oktober 2026 tentang permohonan dukungan data dalam rangka penyusunan IPIB.

Melalui surat Nomor B/323/000.7.5/X/2026 tertanggal 22 Oktober 2026, Bapperida Kabupaten Bintan meminta perangkat daerah terkait memenuhi kebutuhan data yang telah ditetapkan melalui tautan yang disediakan.

Kepala Bapperida Kabupaten Bintan, Dr. Didi Kurniadi, S.IP., MA, meminta pejabat atau staf yang membidangi data untuk menindaklanjuti permintaan tersebut, termasuk mengunggah dokumen pendukung dalam format softcopy ke folder yang telah disediakan.

Pengumpulan Data Dipercepat

Dalam suratnya, Bapperida Bintan menetapkan batas waktu pengumpulan data dan dokumen pendukung paling lambat Senin, 26 Oktober 2026.

Untuk mempercepat proses tersebut, perangkat daerah yang menangani data diminta mengikuti koordinasi di Ruang Rapat Bawah Bapperida Kabupaten Bintan pada Senin, 26 Oktober 2026, pukul 08.45 WIB.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan data yang diminta pemerintah pusat dapat dipenuhi sesuai dengan matriks yang telah ditentukan.

Bappenas Minta Data Terbaru dan Runtut Waktu

Dalam surat Kementerian PPN/Bappenas, dukungan data dari pemerintah daerah diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan (monitoring), evaluasi, dan pengendalian risiko pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) lingkup Pembangunan Indonesia Barat Tahun Anggaran 2026.

Data yang diminta mencakup informasi pada tingkat pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.

Bappenas juga meminta agar data disampaikan dalam bentuk softcopy atau file Excel, dengan menyertakan data time series atau runtut waktu serta data terbaru yang dimiliki pemerintah daerah.

Batas waktu penyampaian data kepada Bappenas ditetapkan paling lambat Selasa, 27 Oktober 2026, melalui alamat surat elektronik atau tautan pengumpulan yang telah disediakan.

Sinergi Pemerintah Daerah dan Pusat

Pemenuhan kebutuhan data tersebut menjadi bagian penting dari koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendukung penyusunan Indeks Pembangunan Indonesia Barat.

Kelengkapan dan kemutakhiran data diperlukan agar proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan informasi yang tersedia.

Karena itu, koordinasi lintas perangkat daerah menjadi salah satu langkah untuk memastikan data yang dibutuhkan dapat dihimpun dan disampaikan sesuai tenggat waktu.

Post Views 98

Kembali